Atasi Pengaruh Politik Amerika, Indonesia Harus Aktif
Pengelolaan informasi di tataran pemerintah yang lebih
terintegrasi demi keberlangsungan kebijakan merupakan salah satu pokok isu
untuk menghadapi pengaruh kepemimpinan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump
atau biasa dipanggil Trump, terhadap Indonesia.
Selain pengelolaan informasi, Pengamat Ekonomi Politik
Internasional Universitas Paramadina dan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Association of South East Asia Nations (ASEAN), Dinna Wisnu,
mengungkapkan agar tiap lini Kementerian tanggap menyadari posisinya yang
berhubungan dengan politik luar negeri. Ia pun mengusulkan pilihan kebijakan
tersebut disesuaikan dengan kondisi dalam negeri termasuk kebijakan Presiden
Jokowi atau gaya kepemimpinannya.
“Indonesia harus menjadi negara terbuka, tidak proteksionis,
mengetahui aturan atau rule of the game yang
diberlakukan Amerika dan dampak baik buruknya bagi bangsa,” ungkap Dinna dalam
diskusi pakar di Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta.
Menurut Pakar Ekonom, Raden Pardede, Amerika dibawah
kepemimpinan Trump akan mempengaruhi sistem ekonomi didalam negerinya yang
menyebabkan kenaikan inflasi dan suku bunga. Hal tersebut karena kemungkinan
Trump melakukan banyak pengeluaran negara di bidang infrastruktur.
“Yang terpenting bagaimana Indonesia harus prepare. Misalnya, Bank Indonesia (BI)
dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lakukan simulasi jaring pengamanan sistem
keuangan. Intinya persiapan kemampuan mengurangi intensitas terjadinya krisis
dan perkuat domestik dalam negeri,” kata Raden.
Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Pakar Ekonom
Universitas Indonesia, Berly Martawardaya bahwa perlu adanya simulasi serta
skenario perencanaan di bidang ekonomi antara BI, Kemenkeu dan para ekonom.
Sebab, meningkatnya inflasi nantinya berdampak pada negara-negara berkembang,
khususnya Indonesia.
“Nilai dolar dimungkinkan menguat dalam 6 bulan kedepan dan
rupiah pun akan melemah sekitar 5 persen,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Andreas Hugo Pareira
menilai bila Trump merupakan sosok presiden pragmatis yang mengutamakan
kepentingan negaranya. Trump akan bekerjasama dengan negara yang memberikan
keuntungan bagi Amerika dalam dua hal penting yakni bidang ekonomi dan militer.
Namun menurutnya, Indonesia belum memiliki kekuatan di keduanya.
“Secara ekonomi masih rendah ekspor impornya. Militer juga
belum menjadi militer yang kuat. Menurut saya, realistis dari pandangan Trump,
Indonesia tidak sangat menarik, tapi bisa menggunakan hal tertentu yang
berkaitan dengan kepentingannya,” ujarnya.
Andreas menambahkan, untuk bisa menarik Trump, pemerintah
Indonesia dapat mengoptimalkan strategic
partnership dan sebutan negara dengan muslim terbesar di dunia. Sebab,
sebagai negara dengan populasi Islam terbesar, Indonesia bisa menjadi pengantar
bagi negara muslim lainnya. Ia pun menekankan pemerintah agar mengikuti cara
berpikir Trump sebagai pebisnis.
Serupa dengan Andreas, Direktur Amerika Kementerian Luar
Negeri, Adam Tugio menuturkan bahwa pihaknya dan segenap tataran pemerintah
harus mengetahui pandangan Amerika terhadap Indonesia. Bila dilihat dari segi
politik, menurutnya Indonesia bisa dianggap unik bagi Amerika.
“Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang dimanfaatkan
Amerika untuk memberantas radikalisme,” tutur Adam.
Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan Kementerian
Pertahanan RI, Brigjen TNI Jan Pieter dalam paparannya menyarankan agar
Indonesia mengambil langkah konkrit seperti menghadirkan Trump dalam pertemuan
sesama negara ASEAN. Hal itu akan membuat Indonesia dikenal sebagai negara yang
atraktif.
“Yang paling utama Indonesia harus berperan aktif di ASEAN
dan jangan menunggu negara lain, upayakan menjadi inisiator dan tunjukan
nilai-nilai kepemimpinan atau leadership,”
paparnya. (Ayu)



Komentar
Posting Komentar